LKPP Gandeng KPK Bersama 5 Kementrian Sepakat Tetapkan Target Triwulan Pengendalian Korupsi

LKPP
LKPP kembali hadir dalam rapat kelanjutan rencana aksi nasional pencegahan korupsi
bersama dengan 5 kementerian antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Budaya, dan Kementerian Pertanian tersebut di Gedung LKPP, di Jakarta pada Kamis (31/01/19)

BeritaPengadaan.com – Jakarta (06/02). LKPP kembali hadir dalam rapat kelanjutan rencana aksi nasional pencegahan korupsi. Rapat kelanjutan merupakan tindaklanjut pembahasan sebelumnya yang diadakan di Gedung LKPP, di Jakarta pada 15 Januari 2019 lalu.

https://beritapengadaan.com/info-pengadaan/pengadaan-nasional/kementrian-kkp-gandeng-lkpp-perbaiki-sistem-pengadaan/

Pembahasan yang dilakukan bersama dengan 5 kementerian antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Budaya, dan Kementerian Pertanian tersebut di Gedung LKPP, di Jakarta pada Kamis (31/01/19) di harapkan agar seluruh pihak terkait lebih fokus dalam memfinalisasi target triwulan. Tidak hanya diluar penetapan target, tetapi hal teknis dan progres persiapan masing-masing kementerian dan pemda juga dilakukan untuk dapat saling berkoordinasi dalam tahapan persiapan ini.

Dengan membawa prinsip dasar percepatan atau akselerasi, maka LKPP bersama KPK mendorong 5 kementerian target Stranas untuk dapat menyepakati bersama draft target triwulan aksi pengendalian korupsi 2019 – 2020 yang dilakukan di Gedung Merah Putik KPK, Jakarta.

“Persiapan terus dikejar, diharapkan 5 kementerian dapat bersama-sama melakukan MoU dan PKS di bulan Februari 2019, “tutur
G.A.A. Diah Ambarawaty selaku Direktur Pengembangan Sistem Katalog

“Diharapkan kementerian yang masih tertinggal dapat mengejar tahapan yang sudah dilakukan kementerian lainnya, sehingga penandatangan dapat dilakukan bersama pada Februari 2019,” lanjut Diah dihadapan diskusi yang juga dihadiri KemenPan-RB dan Pemda DKI.

Kepala Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK, Asep Rahmat Suwanda, juga memperkuat keinginan momentum penandatanganan MoU Katalog Sektoral agar dapat dilakukan secara bersamaan oleh 5 kementerian target Stranas.  

Asep menegaskan bahwa penandatangan MoU bersama bukan sekedar dilihat sebagai kegiatan ceremonial semata.

https://beritapengadaan.com/e-katalog/ekatalog-lkpp-siapkan-formulasi-harga-baru/

“Mari kita laksanakan event itu tidak hanya sekedar ceremonial, mohon maaf ” tegas Asep.

Fokus pada pembahasan 4 pokok pikiran utama (UKPBJ, e-katalog, SIKaP, (pengadaan konsolidasi dan sentralisasi), maka telah disepakati penetapan dari target triwulan yang perlu dijaga komitmennya oleh setiap pihak yang terlibat.

https://beritapengadaan.com/e-katalog/lkpp-buka-pelatihan-ekatalog-5/

LKPP sendiri akan menjaga komitmen, dibantu dengan pemantauan dan monitoring pelaksanaan yang dilakukan oleh KPK hingga tahapan pelaksanaan terlaksana. KPK sendiri mengatakan sudah mempersiapkan sistem pemantauan yang siap digunakan.

“Informasi pada Bapak dan Ibu, sistem pemantauan nanti tidak lagi menggunakan Sipandu (Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan) yang selama ini ada di KSPI.

Kesepakatan baru yang telah dibuat dapat ditemukan di website Stranas KPK. Isi kesepakatan pun ada di stranaspk.kpk.go.id, yang akan menggunakan tools  MCP (monitoring center for prevention).

Selanjutnya, diskusi intensif bersama ini akan terus dilakukan secara rutin. KPK sendiri akan melakukan pemantauan dari target-target triwulan yang ada agar bersama dapat mewujudkan peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa. (Achin)

(Sumber : http://inaproc.id/)