Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, ialah Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan pemetaan Kejaksaan, Polri dan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Korupsi terbesar ada di sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

BeritaPengadaan.com – Jakarta (07/02). Berdasarkan pemetaan Kejaksaan, Polri dan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), dari 10 area rawan korupsi untuk kasus korupsi terbesar ada di sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Asisten Pidana Khusus (Aspidus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, kasus dalam pengadaan barang dan jasa menduduki urutan pertama kasus yang ditangani penegak hukum. Bahkan sebanyak 80% kasus yang ditanda tangani oleh KPK adalah kasus dalam hal pengadaan barang dan jasa.

“itu hasil pemetaan bersama yang dilakukan, untuk kasus dalam bidang pengadaan barang dan jasa yang paling sering berurusan dengan aparat hukum, “ujarnya saat memberi materi pada Bimtek Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pilkada serentak oleh KPU (Jatim), Kamis (25/01).

Didik menjelaskan, untuk kasus pengadaan barang dan jasa terdapat beberapa modus yang dilakukan. Salah satunya dengan melakukan jual beli proyek lebih, serta mark up harga saat perencanaan pengadaan.

Tak hanya itu, waktu pelaksanaan juga biasanya disiasati seperti dengan melakukan pengumuman terbatas, manipulasi dokumen, dan pemilihan pemenang. Bahkan sampai selesai pelaksaan juga masih terdapat suap kepada auditor, suak kepada penegak hukum agar tidak sampai terjadi masalah.

Asisten Pidana Khusus (Aspidus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, kasus dalam pengadaan barang dan jasa menduduki urutan pertama kasus yang ditangani penegak hukum. Bahkan sebanyak 80% kasus yang ditanda tangani oleh KPK adalah kasus dalam hal pengadaan barang dan jasa.

Didik berharap hal tersebut tidak sampai terjadi, baik itu di KPU Provinsi dan seluruh KPU/kabupaten se-jatim yang sedang menyelenggarakan pilkada serentak.

“supaya tidak sampai terjadi dan berurusan dengan hukum, dari awal bisa didampingi kami melalui TP4D (Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah), “terangnya.

Pria Kelahiran Bojonegoro ini juga menambahkan, saat ini kejaksaan sudah mengalami perubahan yang besar. Mulanya yang lebih fokus terhadap masalah penindakan, saat ini lebih menekankan pada proses pencegahan kasus yang ditangani. Tentu tidak dengan mengabaikan adanya laporan dari masyarakat yang masuk.

“salah satu pencegahan, yakni ketika ada temuan dari BPK, kami sarankan segera dikembalikan agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari, “tambahnya.

Perlu diketahui, dari data yang disampaikan Kejati Jatim selama tahu 2017 laporan penanganan kasus korupsi cukup banyak dengan rincian yang masuk proses penyelidikan sebanyak 1.243 perkara, penyidikan perkara 1.300 perkara, tuntutan sebanya 1. 754 perkara dan tahap eksekusi ada 1.552 perkara.

“mudah-mudahan tidak bertambah lagi perkara yang berasal dari KPU, selama sesuai aturan tidak perlu takut, “pungkasnya. (Achin)

( Sumber : http://www.terasjatim.com)