LKPP Bersama 5 Kementerian Teken MoU Pengadaan Barang dan Jasa Guna Cegah Korupsi

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) bersama lima kementerian meneken nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang pengadaan barang dan jasa yang diimplementasikan dengan e-katalog sektoral. Penandatangan di lakukan di Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (15/2/2019).

BeritaPengadaan.com – Jakarta (18/02). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) bersama lima kementerian meneken nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang pengadaan barang dan jasa yang diimplementasikan dengan e-katalog sektoral, MoU ini bertujuan untuk mencegah korupsi.

Kelima kementrian tersebut antara lain Kementerian Perhubungan, Kemendikbud, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

Hadir Mendagri Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Sekjen Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro, Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang, dan perwakilan Kementerian PUPR Hamidah turut hadir menyaksikan penandatanganan MoU itu.

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto berharap kerja sama ini dapat mencegah adanya praktik korupsi pengadaan barang dan jasa. Pengadaan juga diharapkan lebih transparan dan akuntabel. 

“Hal ini dimaksudkan untuk proses pengadaan yang transparan dan akuntabel dalam rangka implementasi dari aksi pencegahan korupsi. Kami menghargai KPK tidak sendirian. Kami berkomitmen untuk proses pengadaan ke depan lebih efisien dan efektif,” kata Roni di LKPP, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (15/2/2019). 

Adapun beberapa produk yang rencananya akan diimplementasikan dalam e-katalog sektoral masing-masing kementerian misalnya untuk Kemenkes pengadaan alat kesehatan dan obat obatan. Kemendikbud untuk pengadaan alat peraga pendidikan dan buku pengayaan untuk dana BOS. Kementan untuk alat pertanian dan bibit. 

Selain itu, menurut Roni, pengadaan barang dan jasa menggunakan e-katalog sektoral juga bisa mengefisienkan anggaran, lebih cepat, dan terukur. Ia mencontohkan di KPU dan Kemendagri telah menggunakan e-katalog dan telah terjadi penghematan anggaran. 

“Efisiensinya yang sudah konkret tentunya yang di KPU 40 persen lebih hemat,” ungkapnya. 

Sementara itu, Saut mengatakan KPK menyebut kegiatan ini merupakan salah satu prioritas KPK, yakni pencegahan korupsi. KPK berharap e-katalog ini akan menjaga integritas masing masing kementerian.

“Ini harapannya, dengan e-katalog yang lebih detail, yang lebih memahami, lebih bisa mengefisienkan lebih besar. KPK sebagai bagian trigger mechanism akan menindaklanjuti ini dan menjaga orang-orang baik di kementerian untuk tetap berintegritas,” kata Saut. (Achin)

(Sumber : https://news.detik.com)